Gakkumdu Langkat Segera Panggil Camat Hinai dan BPN Prabowo-Sandi Kabupaten Langkat

Kantor Bawaslu Kabupaten Langkat

Terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kades Tanjung Mulia HInai Kabupaten Langkat

halKAhalKI.com,Langkat - Dampak dari dugaan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilu terkait keikutsertaan Subagio Kepala Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Sumatera Utara dalam rekaman video yang mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon Pemilihan Presiden 2019. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019 Kabupaten Langkat, segera memanggil Camat Hinai dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Kabupaten Langkat, untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Gakumdu Langkat Juliadi SH dan Ahmad Sayuti SHI, usai rapat Gakumdu di Kantor Bawaslu Langkat, Rabu (13/2/2019).

BACA JUGA : Dugaan Pidana Pemilu Kades Tanjung Mulia,Hinai Masuk Tahap Pembahasan Yuridis Gakkumdu Langkat.

Dikatakan Sayuti, yang juga Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Langkat, pemanggilan terhadap Camat Hinai itu, guna memastikan bahwa yang melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu capres berinisial S, masih aktif atau tidak sebagai Kepala Desa.

Sedangkan pemanggilan Tim BPN Prabowo-Sandi Langkat, sebut dia, guna dimintai keterangan prihal kerugian dialami pihak bersangkutan atas deklarasi dukungan dilakukan oknum kades kepada capres nomor urut 01 beberapa waktu lalu.

"Hal ini kita lakukan setelah melakukan rapat tahap pertama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, dan salah satu poin yang disarankan kepada kita untuk dilengkapi, memastikan yang bersangkutan aktif sebagai kades dan merinci kerugian yang ditimbulkan akibat deklarasi oknum kades tersebut," jelas Sayuti.

BACA JUGA : Bawaslu Langkat Akan Arahkan Ke Gakkumdu Dugaan Pelanggaraan Pidana Pemilu Kades Tanjung Mulia

Jadi, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang disebutkan tadi, untuk dimintai keterangannya pekan depan.

"Saya kira pekan depan sudah mulai dilakukan pemeriksaan, karena kita juga mengejar waktu selama dua pekan untuk melengkapi kembali berkas dugaan pidana pemilu ini," timpal Juliadi yang juga Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Langkat. /Ref