halKAhalKI.com, Medan - Forum Jurnalis Sumatera Utara gelar Diskusi Publik dengan Tema "Surat Himbauan Sekda Pemprovsu Membungkam Kemerdekaan PERS ?" di gedung Bina Graha Pemprovsu, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 24 Medan, Sabtu 26/1/2019.

Diskusi publik yang dihadiri sejumlah jurnalis, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan berbagai organisasi Jurnalis yang ada di Sumatera Utara.

Pakar Hukum Tata Negara Mirza Nasution hadir sebagai narasumber diskusi publik yang di prakarsai Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen dan memaparkan sisi hukum dari surat himbauan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara surat himbauan Sekretaris Dearah Provinsi Sumatera Utara No : 480/13416/2018 tanggal 28 Desember 2018. lalu.

Dalam Diskusi tersebut Mirza Nasution juga meyangsikan keindependensian Dewan Pers, pasalnya himbauan Dewan Pers seharusnya diberikan kepada setiap perusahaan media bukan Pemprovsu.

" Saya jadi ragu melihat Independensi Dewan Pers, kenapa tidak ke perusahaan media surat himbauan di berikan, karena menurut saya keliru jika Dewan Pers Menyurati Pemprovsu “ Ungkap Mirza Nasution SH M.Hum

Mirza juga menilai akibat surat DP tersebut, terjadi polemik dikalangan wartawan di lingkungan Pemprovsu.

Hal ini juga di benarkan Ketua FPII Sumut Muhammad Arifin, tegasnya surat himbauan Sekda Pemprovsu tidak tepat sasaran alias salah alamat

“ Jujur saya heran dengan surat himbauan sekda, kalau menurut saya, seharusnya bukan Sekda Pemprovsu yang memberikan surat himbauan ke media melainkan Dewan PERS yang melayangkan ke Pimpinan Umum dan Pimred Media yang ada. Jadi surat Himbauan Sekda Salah Alamat “ jelas Muhammad Arifin Ketua FPII Sumut.

Sementara, Devis Karmoy. M.I.Kom Tim Formatur Pemilihan Dewan Pers Independen Perwakilan Sumatera Utara menyesali ketidakhadiran Sekda Pemprovsu Hj. R. Sabrina M.Si yang sebelumnya sudah diundang.

“sebenarnya kami sudah menyiapkan ruang diskusi ini supaya Sekda bisa memberikan penjelasan kepada media khususnya Forum Jurnalis Sumut  “ ucap nya. /ref