DPRD Sumut RDP Terkait Lahan PLTA Batang Toru.

Foto : Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Sumatra Utara dengan Masyarakat Batang Toru terkait Proyek PLTA Batang Toru dan perwakilan Pemkab Tapanuli Selatan serta perwakilan perusahaan, Senin 4/6/2018

halKAhalKI.com, Medan - Komisi D DPRD Sumatra Utara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Masyarakat Korban Jual Beli Lahan Proyek PLTA Batang Toru serta perwakilan Pemkab Tapanuli Selatan dan perwakilan perusahaan.

Rapat digelar di ruang rapat komisi D gedung DPRD Sumut di Medan, Senin (4/6/2018), dipimpin langsung oleh ketua komisi D DPRD Sumut, Ari Wibowo.

RDP dimulai pukul 10.45 WIB dengan penjelasan dari Pemkab Tapanuli Selatan mengenai mekanisme perijinan.  Sela jutnya penjelasan dari perwakilan masyarakat Batang Toru yang merasa dizalimi karena tanah mereka dibeli dengan harga yang murah.

" Sebelumnya dulu ada beberapa petugas dari pemkab Tapanuli selatan yang datang melakukan pengukuran tanah kami, dan mengatakan akan membeli tanah dengan harga Rp 8.000/meter, tanaman yang ada di dalamnya tidak dibayar, jika tidak mau oknum tersebut mengatakan masyarakat akan mengambil uangnya dipengadilan, dan tanah akan di buldozer dengan dikawal aparat, dan hari ini lahan yang belum bebas diterobos semua" tutur Asma Harahap salah seorang perwakilan masyarakat Batang Toru.

Selanjutnya Asma Harahap juga menyatakan masyarakat mendukung program pembangunan pemerintah namun asalkan memberikan keadilan kepada rakyat kecil. " Kami masyarakat semuanya sebenarnya setuju dengan pembangunan PLTA asal dibayar dengan harga yang tepat".

Adi Harahap perwakilan masyarakat Batang Toru lainya menambahkan, " Ada empat poin yang kami soroti dari pembangunan PLTA ini pak, pertama penerobosan lahan yang belum diganti rugi, kedua penebangan kayu, tanaman pertanian dan perkebunan lainya tanpa ganti rugi, ketiga penganiayaan oleh PT Sinohydro terhadap  masyarakat yang memakan 2 korban ibu-ibu, keempat masalah ganti rugi yang diskriminatif dimana terjadi perbedaan harga mulai dari RP. 4.000 hingga Rp. 150.000 serta tanaman diatas tanah yang dibeli, ada yang diganti rugi, ada yang tidak. Terdapat 121 ha lahan milik masyarakat, dari 400 ha lahan kebutuhan PLTA."

PT Sinohydro melalui jurubicara  Partaonan Situmeang mengatakan bahwasanya pihaknya tidak tahu menahu mengenai permasalahan jual beli lahan antara perusahaan dan masyarakat.  Partaonan menyatakan PT Sinohydro hanya sebagai pelaksana pembangunan PLTA dibawah pengawasan Sinotech Holding, urusan jual beli lahan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Menangapi penjelasan dari masyarakat dan perwakilan PT Sinohydro, Donald Marbun, S.E. Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra menyatakan dirinya akan berada dibelakang masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak nya tetapi masyarakat juga diminta jangan alergi terhadap pembangunan.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara Ari Wibowo menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang menjadi konsentrasi dari komisi D, tetapi terkait juga dengan komisi A (Pertanahan), dan Komisi B (Pertanian dan Kehutanan), jadi kedepan diagendakan rapat ulang menghadirkan Komisi A, B, dan D serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

"Masyarakat dan semua elemen yang terlibat harus hadir dengan membawa bukti-bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan" tambah ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman, S.Sos./jan