halKAhalKI.com | Segala bentuk keburukan yang terjadi pada Pilpres 2024 harus dihentikan dan jangan berlanjut di Pilkada serentak 2024 demi mewujudkan harapan pemilu jujur dan adil serta menyelamatkan
demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu 2024 disinyalir melibatkan mobilisasi politik dan memasung
netralitas TNI dan Polri, lembaga peradilan, ASN, aparat desa, pembagian bansos, dan politik uang
yang merajalela, yang semuanya telah menyelewengkan demokrasi dan konstitusi. Publik harus
mendorong semua pihak untuk menghentikan semua keburukan tersebut.

Publik pasti tak melupakan dissenting opinion dari tiga hakim MK dalam sengketa Pilpres 2024 di
Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat berbeda tersebut menjadi fakta hukum yang mengafirmasi
bahwa telah terjadi kebrutalan politik selama proses Pemilu 2024, yang dicatat banyak pihak
sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi di negeri ini.

Kebrutalan itu terjadi lantaran ditengarai terjadi upaya melegalkan nepotisme dan dinasti politik dan dugaan praktik kecurangan dengan menggunakan sumberdaya negara untuk memenangkan kontestasi elektoral. Meskipun secara hukum telah selesai di MK, namun secara politik persoalan ini belumlah selesai.

Fakta politik menunjukkan hukum telah di instrumentasi secara ugal-ugalan melalui proses yang
seolah legal untuk kepentingan politik kekuasaan. Pola yang seolah berulang. Belakangan putusan
Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah dan diikuti manuver elite politik
yang terjadi, seakan membuka lagi mimpi buruk publik. Jika betul begitu, publik pantas bertanya:
apakah keburukan di Pilpres lalu akan berlanjut di Pilkada nanti? Apa yang bisa publik lakukan
bersama untuk mengawal demokrasi? Bertolak dari kekhawatiran itu, PARA Syndicate menggelar
diskusi bertajuk “Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?” di Kantor PARA Syndicate, Jakarta
Selatan, Jumat,( 21/6/2024).

Diskusi yang dipandu peneliti PARA Syndicate Lutfia Harizuandini, dihadiri pembicara Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Koordinator TePI Indonesia Jeirry Sumampow, dan Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.

Ari Nurcahyo memprediksi potensi keburukan yang terjadi selama proses Pilpres akan tereplikasi
di Pilkada nanti. Ia menjelaskan tiga indikasi yang mengarah pada potensi tersebut. Pertama, ada
kecenderungan Jokowi melakukan cawe-cawe di Pilkada melalui instrumentasi Koalisi Indonesia
Maju (KIM), yang berencana melanjutkan kerjasama politik hingga Pilkada.

Sebelumnya, KIM di Pilpres mengusung pasangan jagoan Jokowi, Prabowo-Gibran. Kerjasama ini membuat dinamika koalisi partai di Pilkada dalam banyak hal jadi terkondisikan. “KIM akan tetap kompak. Ini bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya selesai
jadi presiden Oktober nanti,” papar Ari.