Di Tolak Gugatan Jurnalis di PHI Medan, Eks Kontributor TVRI Sumut Ajukan Kasasi ke Mahkama Agung

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra. /ist

Medan, hK2 | Gugatan Devis Abuimau Karmoy, jurnalis yang sebelumnya bekerja sebagai Kontributor Berita di TVRI Stasiun Sumatera Utara sejak Oktober 2013 hingga Desember 2017, terhadap TVRI Sumatera Utara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan ditolak Majelis Hakim yang bersidang.

Gugatan muncul dikarenakan adanya dugaan Devis Abuimau Karmoy diberhentikan secara sepihak oleh TVRI Sumut pada 20 Desember 2017 dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai Kuasa Hukumnya jurnalis tersebut melayangkan gugatan ke PHI PN Medan.

Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Rabu (17/2/2021) di Kantor LBH Medan, menyebutkan bahwa Majelis Hakim PHI PN Medan dalam sidang Putusan atas gugatan Devis Abuimau Karmoy terhadap TVRI Stasiun Sumut, Selasa (26/1/2021) yang amar putusannya menolak seluruh gugatan.

Dijelaskan Irvan. dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata berpendapat bahwa hubungan kerja antara pihak TVRI Stasiun Sumut dengan Devis Abuimau Karmoy tidak pernah berakhir dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang berarti Hakim berpendapat bahwa Devis Abuimau Karmoy masih tetap bekerja di TVRI Stasiun Sumut.

"Ironinya, fakta hukum tersebut tidak berbuah menjadi suatu kepastian hukum bagi Devis Abuimau Karmoy. Sebab pada sidang putusan yang digelar pada tanggal 26 Januari 2021 pada Pengadilan Negeri Medan lalu, Majelis Hakim yang diketuai oleh JS, dan kedua Hakim Anggota yaitu NS dan B membacakan putusan yang diantaranya pada amar putusannya menolak seluruh gugatan dan berpendapat bahwa hubungan kerja antara pihak TVRI Stasiun Sumut," jelasnya.

Sebagai Kuasa Hukum Devis Abuimau Karmoy, LBH Medan menilai putusan majelis hakim dalam perkara ini dengan pertimbangan “Asas Ultra Petita Petitum”. LBH pun berpendapat bahwa sesuai Pasal 100 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dalam mengambil putusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan dasar rasa keadilan.

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...