Darmawan Pasaribu : UU Pemilu 2017 = UU Pemilu 2014

foto:,Komisioner KPU Sumut dan PDosen Fisip USU pada pembicara sosialisasi KPU tentang Pemilu 2019.(hK2 dokumen).

halKAhalKI.com - Stabat : Undang-Undang (UU) Pemilu nomor 7 tahun 2017 tidak lebih baik dibanding dengan UU Pemilu tahun 2014. Karena di UU 2017 masih banyak mengatur tentang manajerial pelaksanaan Pemilu.

"Bukan hal-hal yang bersifat substantif atau pokok yang terdapat dalam UU Pemilu 2017". Tetapi sama dengan UU Pemilu 2014, hal itu dikatakan Dosen  Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Utara (USU) Dadang Darmawan Pasaribu MSi pada sosialisasi Pemilu 2019 yang diadakan KPU Langkat di rumah makan Stabat Seafood, Stabat, Langkat, Rabu (27/12/2017).

Dadang dalam sosialisasi KPU yang dihadiri 15 pengurus Parpol yang lulus veripikasi di KPU Langkath, justru menekankan tentang etika, atau norma dari para peserta Pemilu, baik partai politik, KPU dan Bawaslu.

Ia mencontohkan, ibarat lampu merah di jalan sebagai peraturan. Jika pengguna jalan memiliki etika ia akan berhenti. "Namun jika tidak beretika ia akan menerobos lampu merah itu", katanya.

Komisioner KPU Sumut Ir Benget Silitonga mengatakan, Pemilu ditahun 2019 mendatang masih merupakan tahapan-tahapan pemilu menuju Pemilu serentak ditahun 2024.

"Jadi, untuk mencapai Pemilu serentak, saat ini dilakukan tahapan-tahapan melalui sisialisasi yang diadakan". Intinya, terselenggaranya Pemilu di tahun 2024 mendatang, berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui dari mikanisme Pemilu Kepala Daerah 2018, Pemilu Nasional 2019 tentang pemilihan Legislatif dan Presiden, katanya./mis.