Dampak Kasus PPPK Langkat Guru Honorer Dilarang Ngajar, LBH Medan Lapor….

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra

halKAhalKI.com, Langkat | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) dan juga merupakan kuasa hukum Anggie Ratna Fury Putri, guru honorer yang dilarang mengajar oleh Kepala SDN 050666 Lubuk Dalam, Stabat Kabupaten Langkat serta kuasa hukum 106 guru honorer Kabupaten Langkat lainnya.

LBH Medan menilai, hal tersebut terjadi dikarenakan Anggie bersama ratusan guru honorer lainnya, aktif menyuarakan persoalan carut-marut yang terjadi dalam seleksi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Kabupaten Langkat, tahun 2023 lalu.

LBH Medan pun melaporkan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 050666 Lubuk Dalam, Tasni kepada Mendikbudristek, Komnas HAM, Komnas Perempuan, DPR RI serta lembaga dan pejabat lainnya.

"Pemecatan yang dilakukan Tasni juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidik," tegas Direktur LBH Medan, Irvan Saputra kepada halKAhalKI.com, Jumat (10/5/2024).

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...