Dalam Unras di Polda Sumut, ALAMP AKSI juga Singgung Dana Hibah di Langkat

Salah satu perminttan DPD ALAMP AKSI dalam unjukrasanya di Polda Sumut, Senin (15/3/2021), terkait dana hibah di Kabupaten Langkat,/ dok foto hK2





halKAhalKI.com, Medan | Dalam aksi unjukrasa puluhan orang yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPD ALAMP AKSI) Binjai-Langkat di Polda Polda Sumut, juga menyoroti dana Hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Langkat, selain mereka meminta Polda Sumatera Utara untuk menutup galian C yang mereka duga ilegal atau tidak memiliki ijin operasional, Senin (15/3/2021).

Dalam orasinya, mereka juga meminta pihak Polda Sumut untuk segera memanggil Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kabag Kessos) Langkat. Ketua DPD ALAMP AKSI  Andika Perdana S.H.I mengatakan, permintaan ini dikemukakan sehubungan adanya anggaran Hibah tahun 2020 di Bagian Kessos Kabupaten Langkat kepada Lembaga FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) , yang beralamat di Jalan Diponegoro, No. 1, Kompleks Pemda Langkat, dengan jumlah anggaran Rp.1.289.250.000.

Dimana, berdasarkan hasil investigasi mereka di lapangan bahwa, alamat tersebut merupakan kantor MUI Kabupaten Langkat. Hal itu dikuatkan dengan keterangan salah seorang staff MUI Kabupaten Langkat, yang menerangkan bahwa tidak mengetahui Lembaga FKDT. "Kami menduga anggaran Hibah tersebut diduga fiktif. Karena alamat kantor tidak sesuai dengan kondisi semestinya," katanya.

Kemudian, dari data yang mereka himpun, mereka menduga terdapat 320 Madrasah yang mendapat Hibah tersebut. Disitu, mereka menduga ada 5 orang guru mendapat bantuan Hibah setiap Madrasahnya. Namun, saat mereka melakukan pengecekan di beberapa titik, hanya 2 orang guru di setiap Madrasah yang mendapat bantuan Hibah tersebut.

Berdasarkan Hal tersebut di atas maka DPD ALAMP AKSI Binjai - Langkat menduga telah terjadi penyelewengan atau tidak transparannya anggaran hibah yang dilakukan bagian Kessos Kabupaten Langkat. 

"Kami menduga telah terjadi indikasi korupsi dalam penganggaran tersebut.Atas hal itu, kami meminta kepada Polda Sumut untuk memanggil dan memeriksa Kabag Kessos Langkat atas dugaan Korupsi Pada TA. 2020 tentang pemberian hibah pada Lembaga FKDT," ujarnya.