Bawaslu Sumut : Kampanye Harus Ada “SIM”, Ini Syaratnya

Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang.

Medan, hK2 | Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu) Sumut mengingatkan pasangan calon (Paslon) pada Pemilihan Kapala Daerah (Pilkada) 2020 melengkapi administrasi berkampanye. Tanpa administrasi berkampanye, sama halnya illegal dan akan ditindak oleh pengawas pemilihan.

“Ibaratnya, berkendaraan di jalan raya, wajib punya SIM (surat izin mengemudi, red). Kalau tidak punya SIM tentunya pelanggaran lalulintas. Begitu juga berkampanye, wajib dilengkapi syarat administrasi,” kata Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Sumut Suhadi Sukendar Situmorang, Rabu (23/09/2020).

Syarat kampanye

Syarat administrasi itu tidak hanya wajib bagi Tim Kampanye. Akan tetapi petugas kampanye, organisasi berbadan hukum yang ditunjuk tim kampanye untuk menyelenggarakan kampanye, pihak lain dan relawan wajib memenuhi syarat administrasi sebelum berkampanye.

“Relawan pasangan calon harus terlebih dahulu didaftarkan ke KPU kabupaten/kota, sebelum kampanye. Kalau tidak memenuhi syarat administrasi, maka pengawas akan melakukan tindakan. Apa tindakanya? pertama saran perbaikan atau saran untuk menghentikan kegiatan. Karena tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan itu. Jika saran tidak diindahkan, maka pengawas akan menindaklanjuti dlam proses hukum,” katanya.

Dia mencontohkan, ketika ada pihak yang mengaku sebagai relawan pasangan calon berkampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maka relawan tersebut harus sudah didaftarkan paling lama satu hari sebelum penyelenggaraan kampanye kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan Bawaslu kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang dan arsip Pasangan Calon.

Ketentuan kewajiban memiliki izin berkampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya 1 2