ASN dan Kades Di Minta Tidak Berpolitik Praktis Di Pilkada 2018.

Maskot Pilkada Langkat.

halKAhalKI.com - Stabat : Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 20018 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 telah bergulir dan kini memasuki tahapan pencalonan, penyerahan dan verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan khususnya Pilkada Langkat, sebagai mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 1 tahun 20017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Pilkada Serentak 2018.

Terkait tahapan dan pelaksanaaan Pilkada Langkat yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 serta keinginan terlaksananya pilkada langkat dengan terlaksana dengana jujur dan adil serta adanya kekhawatiran Kepala Desa, perangkat Desa dan Aparatur sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis dalam Pilkada serentak 2018.

Salami Mulianto Ketua Asosiasi Badan Permusywaratn Desa Nasional.(Abpednas ) Kabupaten Langkat, menyatakan kekhawatirannya akan dilibatkannya Kepala Desa dan perangkatnya dalam politik praktis memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Foto : Salami Mulianto Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas ) Kabupaten Langkat

"Saya mengingatkan para Kepala Desa dan perangkat Desa untuk tidak menjadi tim sukses atau secara aktif dengan jabatan yang melekat padanya memenangkan pasangan calon manapun di wilayah Desanya yang sesuai dengan peraturan dan perundangan undangan Kepala Desa di larang ikut politik praktis sebagaimana amanat Undang Undang Desa"

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Ralin mengingatkan adanya peraturan perundang undangan yang melarang ASN serta Kepala Desa terlibat dalam pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Footo : Ralin Sinulingga Wakil Ketua DPRD Langkat.

"Secara jabatan Kepala Desa harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada nanti", kata Ralin.

"Memang harus diakui secara individu Kepala Desa dan ASN tentunya berhak untuk menentukan pilihannya dalam Pilkada ini tetapi hendaknya para Kepala Desa dan ASN mampu menahan diri untuk tidak mendukung atau ikut secara aktif terlibat memenangkan salah satu calon dan jika ini dilakukan akan berdampak pada pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia",papar Ralin yang juga Ketua DPC PDIP Langkat kepada halKAhalKI.com di ruang kerjan Wakil Ketua DPRD Langkat.

Sementara itu Donny Setha kader Partai Gerindra menyatakan hal yang sama tentang hal yang di larang ASN dan Kades serta perangkat Desa terlibat langsung dalam politik praktis khususnya di Pilkada yang akan datang.

Foto : Donny Setha Wakil Ketau DPRD Langkat.

Donny Setha yang juga Wakil Ketua DPRD Langkat di ruang kerjanya mengatakan kepada halKAhalKI.com,"saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat kita harus cerdas dan pejabat di Kabupaten Langkat khususnya Bupati dan Wakil Bupati khususnya harus mulai cerdas  dan masalah itu pendukungan pendukungan itu ini ada efeknya ketika yang didukung kalah inilah nanti pembangunan tidak merata, oh ini grup si anu, ini si anu bagi Kepala Desa maka diminta orang itu (Kepala Desa,red) netral".

Lanjut Donny, "dan bagi pegawai (negeri,red) kalo kalah yang didukungnya karirnya pun telentang (habis,red), jadi harus berpikir jernih untuk terlibat politik praktis"./ref