Terkait Pembahasan Ranperdes APBDes

ABPEDNAS Langkat Minta Bupati Langkat, Ingatkan Kades Laksanakan Prinsip Good Government

Foto : Rapat pembahasan Ranperdesa APBDesa, Sukamiulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang akhirnya BPD suka mulia tidak menyepakati Ranperdes APBDesa 2020 untuk di tetapkan menjadi APBDesa, dikarena Dokumen salinan APBDesa tidak disertakan dengan RABnya, Rabu (8/1/2020) /ist

Langkat, halKAhalKI.com | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa, BPD mempunyai fungsi BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Disamping hal tersebut BPD juga dapat melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. juga mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Langkat, Irwanto menyatakan pihaknya meminta kepada Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Langkat untuk melaksanakan prinsip Good Government, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif dalam perencanaan dan penggunaan keuangan desa.

" Ada beberapa (Ketua BPD) yang melaporkan kepada kita, bahwasanya dalam pembahasan itu mereka itu tidak di berikan RAB (rencana anggaran belanja)-nya,ngak transfaransi seperti itu, seharusnya di berikankanlah namanya kita sebagai mitra dalam pemerintahan desa harus di berikan, bagaimana mereka cara menghitung (membahas)-nya,"kata Ketua APBPEDNAS Langkat kepada halKAhalKI.com, Kamis (23/1/2020)

lanjut Irwanto yang juga menjabat Ketua BPD Sukamulia Kecamatan Secangang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara,"hampir seluruh Kepala Desa, dalam menyusun tidak jelas.Ranperdes APBdesa (Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa, red) yang di berikan Kepala Desa kepada BPD hanya gelondongan, tidak di sertai dengan lampiran RAB nya. Apa yang mau di bahas kalau tidak ada rincian anggaran biayanya. Dokumen secara rinci tersebut dibutuhkan dalam pembahasan antara BPD dan Kepala Desa. Sehingga hal itu tidak terjadi transparansi."

Selanjutnya 1 2 3