4 Anggota BPD di Bohorok Terindikasi Pengurus Parpol dan Caleg.

Ilustrasi/google.

halKAhalKI.com, Langkat - Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut hal tersebut termaktub didalam Pasal 56 UU 6/2014 tentang Desa.

Disamping hal tersebut juga di kemukakan 9 larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diantaranya anggota BPD dilarang Menjadi pengurus partai politik sebagaimna yang diamanatkan didalam pasal 64 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa huruf h.

Larangan bagi anggota BPD tidak hanya diatur dalam UU Desa, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.

Apa yang diamanatkan peraturan perundang undangan terkait Desa ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada, ada juga anggota BPD terkait dengan partai politik menjadi pengurus oartai politik maupun terdaftar sebagai calon legislatif untuk Pemilu 2019 yang akan datang.

Berdasarkan informasi masyarakat yang enggan di sebutkan namanya dan penelusuran diketahui di Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat ada indikasi 4 anggota BPD yang akan di lantik di November 2018 ini diduga merupakan kader dan pengurus salah satu partai politik dan terdaftar sebagai caleg parta untuk i politik peserta Pemilu 2019 daerah pemilihan 3 Kabupaten Langkat.

Ke 4 anggota BPD tersebut antara lain berinisial NS yang terpilih Ketua BPD Sampe Raya, ST ketua BPD desa Lau Damak dan NS ketua BPD desa Batu Jonjong ketiganya merupakan pimpinan salah satu partai politik di Kecamatan Bohorok serta B yang terpilih jadi wakil ketua BPD desa Perkebunanan Bukit Lawang.

Dugaan tersebut mengundang polemik dan tanda tanya di kalangan masyarakat Bohorok hal ini di karenakan masyarakat menilai hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang undangan yang ada.

Bahkan masyarakat menilai panitia seleksi anggota BPD di desa tidak memahami dan di duga sengaja mengabaikan ketentuan dimaksud urai salah seorang masyarakat Bohorok yang enggan disebutkn namanya.

Menyikapi hal tersebut Panwaslu Kecamatan Bohorok tak menampik hal tersebut dan menyatakan ketentuan pelarangannya tidak diatur dalam ketentuan kepemiluan.

"Hubungan kasus ini dengan Panwaslu belum ada diatur," kata Menanti Ginting Ketua Panwascam Bohorok.

"Hanya saja jika yang dimaksud (4 nama BPD tersebut,red) masuk dalam daftar tim kampanye atau tim pemenangan baru masuk ranah panwas dan hingga saat ini kita belum temukan itu," tegas Menanti Ginting Rabu siang 23/10/2018.

Sementara itu Kepala Kecamatan Bohorok Nuryansyah tidak menjawab upaya konfirmasi halKAhalKI.com (Rabu, 23/10/2018) baik melalui sambungan seluler maupun pesan singkat Whatsapp./ref/mg.